Penegakan Hukum bagi Perusak Lingkungan: Urgensi Keadilan di Tengah Ancaman Bencana

Mediaberita.web.id - Kerusakan lingkungan bukan lagi sekadar isu teknis atau wacana aktivis. Ia telah menjelma menjadi ancaman nyata yang memicu bencana besar, merugikan masyarakat luas, mengancam keselamatan jiwa, serta membebani negara dengan biaya pemulihan yang tidak kecil. Indonesia—dengan keragaman hayati, garis pantai panjang, dan topografi yang kompleks—sangat rentan terhadap dampak kerusakan ekologis. Karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditawar.

Kerusakan Lingkungan dan Bencana: Hubungan yang Tak Terpisahkan

Berbagai peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia memiliki korelasi kuat dengan kerusakan ekologis. Penebangan hutan tanpa izin memicu banjir bandang dan tanah longsor. Pembuangan limbah berbahaya ke sungai meracuni sumber air masyarakat. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali memperparah kekeringan dan menghilangkan zona resapan air. Begitu satu ekosistem rusak, dampaknya menjalar ke banyak sektor: pertanian, perikanan, kesehatan, hingga ekonomi daerah.

Bencana bukan semata-mata “takdir alam”, tetapi sering merupakan buah dari keserakahan dan kelalaian manusia. Ketika lingkungan dirusak, masyarakat yang pertama kali menanggung akibatnya—khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat ekonomi lemah.

Penegakan Hukum: Pilar Utama Menjaga Lingkungan

Indonesia sebenarnya memiliki perangkat hukum yang cukup kuat. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur sanksi tegas bagi perusak lingkungan, termasuk pidana penjara dan denda yang besar. Ada pula regulasi tambahan terkait kehutanan, pertambangan, tata ruang, dan sumber daya air.

Namun tantangan terbesar berada di aspek implementasi:

• Masih lemahnya pengawasan di lapangan, terutama di daerah terpencil.
• Oknum-oknum yang memanfaatkan celah hukum untuk menghindari jeratan pidana.
• Penegakan hukum yang tidak konsisten, sehingga tidak menimbulkan efek jera.
• Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan.

Penegakan hukum harus berada pada level yang efektif—bukan sekadar ancaman di atas kertas. Pelaku perusakan lingkungan, baik individu maupun korporasi, perlu diproses secara transparan, akuntabel, dan tidak pandang bulu.

Dampak Besar Bencana: Kerugian Negara dan Rakyat

Perusakan lingkungan menimbulkan dampak berantai yang sangat mahal:

• Kerugian materiil berupa rusaknya infrastruktur, fasilitas umum, dan rumah warga.
• Kerugian ekologis berupa hilangnya keanekaragaman hayati yang tidak bisa dikembalikan dalam waktu singkat.
• Kerugian sosial seperti hilangnya mata pencaharian masyarakat.
• Kerugian kesehatan akibat polusi, limbah, dan air yang tercemar.
• Kerugian jiwa, yang merupakan konsekuensi paling tragis dari abainya menjaga lingkungan.

Ironisnya, biaya penanggulangan bencana—baik evakuasi, bantuan darurat, maupun pemulihan—ditanggung oleh negara, yang berarti dibayar menggunakan uang rakyat. Sementara itu, pelaku perusak lingkungan justru kerap mendapatkan keuntungan finansial besar dari aktivitas ilegal yang mereka lakukan.

Efek Jera: Kunci Pencegahan

Untuk mencegah kerusakan lingkungan berulang, negara perlu memperkuat efek jera melalui:

1. Penerapan sanksi pidana maksimal bagi pelaku yang terbukti merusak lingkungan.
2. Denda finansial yang proporsional, bahkan lebih besar daripada keuntungan yang mereka peroleh dari aktivitas ilegal.
3. Penyitaan alat dan aset yang digunakan untuk perusakan lingkungan.
4. Pemulihan lingkungan (restorasi ekologis) sebagai kewajiban hukum pelaku.
5. Transparansi proses hukum agar publik mengetahui bahwa negara hadir membela kepentingan masyarakat.

Ketegasan hukum bukan hanya soal menghukum, tetapi juga melindungi masa depan negeri ini dari bencana yang seharusnya bisa dicegah.

Peran Masyarakat dan Media dalam Pengawasan

Penegakan hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa partisipasi masyarakat. Warga, komunitas pecinta alam, relawan kebencanaan, hingga media massa memiliki peran penting dalam melakukan:

• Dokumentasi kegiatan ilegal seperti penebangan liar atau pencemaran.
• Pelaporan cepat kepada aparat terkait.
• Edukasi publik akan pentingnya menjaga lingkungan.
• Menjadi “mata dan telinga” bagi penegak hukum.

Media, khususnya portal berita, juga dapat mengambil peran penting dalam mengawal isu-isu lingkungan, memberitakan temuan di lapangan, serta mendorong aparat untuk bertindak tegas.

Lingkungan adalah Amanah yang Harus Dijaga

Penegakan hukum bagi perusak lingkungan bukan sekadar prosedur hukum, tetapi wujud tanggung jawab moral terhadap generasi sekarang dan mendatang. Indonesia tidak kekurangan regulasi; yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menegakkan hukum secara konsisten.

Kerusakan lingkungan adalah ancaman bersama, sehingga penanganannya pun harus dilakukan bersama—pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan media. Dengan penegakan hukum yang kuat, diharapkan bencana dapat diminimalkan dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga.